Jabarterkini.com – Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor dengan (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan perjanjian Nomor 119/per.138-DLH/2020 dan Nomor 695/SP.44-PERUMDA.TPKB/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan kebersihan untuk pelanggan Niaga 3 (N3) dan Niaga 4 (N4).
Perjanjian itu berlaku untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 s.d 2 Januari 2023.Ternyata menimbulkan kurangnya Pendapatan Daerah (PAD) kota Bogor sebsar RP 265.297.000.00 dalam Perjanjian tahun 2021 s.d 2022.hasil temuan dari Badan pemeriksa keuangan (BPK).
Adi Suryana sebagai Fungsional pengendali dampak lingkungan Dinas LH kota Bogor di jalan paledang saat di wawancarai oleh media mengatakan, di rekening tagihan PDAM tiap bulan itu terdapat biaya sanitasi (biaya pelayanan kebersihan atau persampahan) dan permasalahan itu ada di N3 dan N4 yaitu Niaga.
“Setelah kita Evaluasi ternyata tarif sanitasi yang sekarang banyak yang tidak sesuai, karena dulu mungkin masih rumah dan sekarang sudah ada yang berubah jadi ruko atau hotel”kata Adi.
Lanjut Adi masih di LH “mungkin waktu daftar ke PDAM masih rumah dan belum di update sampai akhirnya terjadi temuan selisih oleh BPK, pihak PDAM sendiri yang di lapangan tidak pernah mencatat apakah tempat itu sudah ganti ahli fungsi atau belum walaupun biaya sanitasi itu ada di dalam tagihan PDAM”ungkap Adi.
Untuk mengatasi permasalahan ini ke depannya Dinas LH akhirnya mengadakan rapat tiap bulan dengan PDAM untuk saling mencocokkan data agar tidak salah lagi untuk retribusi khususnya N3 dan N4. “dan itu sudah sesuai dengan arahan dari BPK”, jelasnya.
Ketika pihak PDAM Tirta Pakuan di konfirmasi oleh pihak Media, ternyata dari pihak PDAM sulit untuk di temui. (Ian)
