Aksi Serentak dan Tuntutan Tegas
Pada tanggal 28 Agustus 2025, ribuan orang yang berdemonstrasi, termasuk buruh, mahasiswa, dan pengemudi ojek online, menyuarakan pendapat mereka di banyak kota di Indonesia. Lokasi yang paling ramai berada di Jakarta, tepat di depan Gedung DPR/MPR RI. Kegiatan ini dipicu oleh kemarahan masyarakat mengenai tunjangan perumahan baru untuk anggota DPR yang dianggap terlalu besar. Ditambah dengan masalah ekonomi lain seperti pemecatan, kenaikan pajak, dan ketidakadilan dalam upah.
Massa menyampaikan tuntutan mereka, yang terdiri dari penghentian outsourcing, peningkatan upah minimum, moratorium pemecatan, reformasi sistem perpajakan, dan penghapusan tunjangan parlemen yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat.
Ketegangan Meningkat dan Jalanan Terjadi Kerusuhan
Awalnya, aksi berlangsung dengan tenang. Namun, ketegangan meningkat ketika sekelompok mahasiswa berusaha melewati pagar DPR, melemparkan benda-benda, dan mendorong respons keras dari petugas keamanan. Polisi menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan, yang kemudian menyebar ke area bisnis dan stasiun seperti Palmerah dan Tanah Abang, mengganggu transportasi umum.
Insiden Tragis Affan Kurniawan, Momen Penting dalam Aksi
Malam itu juga terjadi peristiwa tragis ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, meninggal setelah ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ia tidak terlibat dalam demonstrasi, melainkan kebetulan berada di sana. Dalam rekaman video, terlihat bahwa kendaraan berhenti sesaat setelah menabrak Affan, tetapi kemudian tetap melanjutkan perjalanan dan menyebabkan luka yang fatal.
Dampak di Tingkat Nasional dan Tanggapan Pemerintah
Kematian Affan memicu kemarahan yang meluas. Organisasi Hak Asasi Manusia seperti Amnesty International mengkritik cara penanganan oleh aparat, sementara pemerintah membentuk kelompok tugas untuk menangani pemecatan dan “Dewan Kesejahteraan Pekerja” sebagai respons awal terhadap tuntutan para pengunjuk rasa.
Reaksi pasar juga terlihat indeks saham Jakarta anjlok lebih dari 2 persen, dan nilai rupiah melemah hampir 1 persen terhadap dolar AS, mencerminkan kekhawatiran mengenai stabilitas politik dan ekonomi. Untuk meredakan ketegangan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghapusan tunjangan DPR serta pelarangan perjalanan luar negeri bagi anggota dewan.
Menyebar ke Seluruh Tanah Air
Aksi di Jakarta segera menjalar ke kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Papua. Banyak gedung pemerintah daerah diserang atau dibakar, termasuk DPRD Makassar, mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan besar.
Data dari media mencatat bahwa dalam gelombang protes yang berlangsung dari 25 Agustus hingga awal September 2025, setidaknya 10 orang kehilangan nyawa, termasuk pengemudi ojol (Affan), staf DPRD, siswa, dan saksi mata lainnya, dengan puluhan orang terluka dan ribuan tertangkap.
Harapan Bersama dan Tanggung Jawab Negara
Demonstrasi 28 Agustus 2025 menegaskan bahwa suara rakyat masih kuat dan berpengaruh, bahkan di zaman digital. Aksi ini bukan hanya sekadar permohonan untuk keadilan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap elit politik dan ketidakadilan kebijakan.
Namun, kejadian tragis yang menimpa Affan mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat harus dijaga dengan cara yang manusiawi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, bukan membiarkan munculnya korban yang tidak berdosa.
Suara Jalanan, Respons Bangsa
Demonstrasi ini mencerminkan kehendak rakyat yang tak dapat diabaikan. “Suara Jalanan” bukan hanya sekadar slogan ia adalah gema aspirasi kolektif masyarakat. Jika didengar dengan hati-hati dan ditindaklanjuti dengan reformasi yang nyata, suara ini memiliki potensi untuk membentuk dasar demokrasi yang lebih inklusif dan adil di masa depan.
Penutup
Demo yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 telah memberikan dampak mendalam pada perjalanan demokrasi di Indonesia. Suara dari jalanan yang terdengar di berbagai kota menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keberanian untuk mengekspresikan harapan mereka, sekaligus menegaskan bahwa keadilan sosial harus tetap diperhatikan. Peristiwa tersebut juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan publik seharusnya didasarkan pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan elit politik.
Tragedi yang mengakibatkan kehilangan jiwa menjadi pelajaran penting agar kebebasan berekspresi dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Suara warga negara bukanlah sebuah ancaman, melainkan energi bersama yang dapat memicu perubahan untuk menciptakan bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Kini, adalah tanggung jawab negara untuk mendengarkan, merangkul, dan mewujudkan harapan itu ke dalam kebijakan nyata demi masa depan Indonesia.
Oleh: Annisa Putri Nabila – Mahasiswa IAI SEBI
