JABARTERKINI.COM – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FKIP Umbara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor pada Jumat (20/6). Aksi ini merupakan bentuk evaluasi kritis terhadap kinerja 120 hari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan masyarakat.
Puluhan mahasiswa mengenakan jas almamater merah marun berkumpul di gerbang utama Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, mereka menyampaikan berbagai persoalan yang masih membelit Kabupaten Bogor. Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian.
Sejumlah Sektor dalam Kondisi Darurat
IMM FKIP Umbara memaparkan hasil konsolidasi data dari berbagai sumber resmi yang menunjukkan adanya kondisi darurat di berbagai sektor strategis:
1.Kriminalitas & Kenakalan Remaja
Pada tahun 2024 tercatat 1.717 tindak pidana di Kabupaten Bogor, dengan tingkat penyelesaian kasus hanya sekitar 60% atau 1.022 kasus yang berhasil dituntaskan. Selain itu, Polres Bogor mencatat kenaikan angka kriminalitas remaja pada triwulan pertama tahun 2025. (Sumber: Polres Bogor, April 2025)
2.Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor hanya 8,39 tahun. Angka ini masih tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Barat (9,24 tahun) maupun nasional (9,22 tahun). Program revitalisasi sekolah dasar yang mulai dijalankan pada 2025 dinilai belum menyentuh perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (Sumber: BPS Kabupaten Bogor 2025; BPS Provinsi Jawa Barat 2024; Diskominfo Kabupaten Bogor 2025)
3.Kesehatan, Narkoba, & Lingkungan
Sebanyak 70% penghuni Lapas Bogor merupakan kasus narkoba. Di sisi lain, persoalan lingkungan di sekitar TPA Galuga, Leuwiliang, juga terus menjadi sorotan. Truk sampah yang melintas di permukiman warga menimbulkan pencemaran udara, air, serta kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. (Sumber: BNN Kabupaten Bogor 2025; Radar Bogor Desember 2024; Kompas Januari 2025)
4.Kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bogor tercatat sebesar 7,34% dengan jumlah pengangguran tertinggi di Cibinong, mencapai 6.518 orang. Pergeseran ekonomi ke sektor jasa tidak diimbangi dengan penguatan keterampilan tenaga kerja. (Sumber: BPS Kabupaten Bogor Agustus 2024; Disnaker Kabupaten Bogor 2024)
5.Agraria
Konflik agraria di Desa Iwul-Parung mengancam 143 hektar lahan produktif yang terancam penggusuran. Selain itu, praktik mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat lahan masih marak terjadi tanpa penyelesaian hukum yang tuntas. (Sumber: Mongabay Indonesia September 2024; LBH Bogor; Satgas Mafia Tanah Jabar & ATR/BPN 2024)
6.Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Bogor tercatat 7,05% pada 2024, turun dari 7,27% pada tahun sebelumnya. Meski begitu, IMM menilai penurunan tersebut belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan ekstrem. Program pengentasan kemiskinan baru sebatas tahap perencanaan. (Sumber: BPS Kabupaten Bogor November 2024; Rakor Kemiskinan Pemkab Bogor September 2024)
7.Keamanan & Kenyamanan Publik
Kriminalitas di desa meningkat, termasuk pencurian kendaraan, ternak, dan hasil pertanian. Sementara itu, kerusakan jalan akibat truk tambang di Parung Panjang dan truk sampah menuju TPA Galuga terus mengancam keselamatan warga, khususnya pelajar dan pejalan kaki. (Sumber: Kompas TV Oktober 2024; Radar Bogor Mei 2025; Tempo.co & Detik News Januari–Maret 2025)
Pernyataan Korlap: Pemerintah Harus Serius
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ergia, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan IMM bukan sekadar unjuk rasa seremonial, melainkan bentuk evaluasi berbasis data.
“Kami membawa data, bukan sekadar orasi. Situasi di Kabupaten Bogor saat ini memang sudah sangat serius. Dari pendidikan, kesehatan, agraria, hingga lingkungan, semuanya menunjukkan gejala darurat. Pemerintah tidak bisa hanya sibuk dengan pencitraan, harus ada langkah nyata yang cepat dan terukur,” tegas Ergia dalam orasinya.
Tuntutan IMM FKIP Umbara
Dalam aksinya, IMM FKIP Umbara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, antara lain:
•Evaluasi total kinerja 120 hari pemerintahan daerah.
•Penyelesaian konflik agraria dan pemberantasan mafia tanah secara hukum.
•Penanganan serius peredaran narkoba.
•Pengelolaan sampah TPA Galuga secara sistematis dan berkelanjutan.
•Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.
•Penertiban lalu lintas truk tambang dan truk sampah yang membahayakan keselamatan warga.
•Perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak dasar masyarakat.
Aksi IMM FKIP Umbara berlangsung tertib hingga malam hari, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, serta perhatian dari warga yang melintas di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. (*)
