BOGOR – Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di sejumlah wilayah Kota Bogor menuai kecaman keras dari Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Kopma GPII) Bogor. Kerusakan jalan yang dibiarkan berlarut-larut dinilai sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan masyarakat.
Ketua Kopma GPII Bogor, Alfi Dwi Yulianto, menegaskan bahwa lubang-lubang menganga di badan jalan, khususnya di wilayah Bogor Selatan seperti Pamoyanan, Cipinang Gading, Rangga Mekar, dan Pabuaran, bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius bagi nyawa pengguna jalan.
“Ini bukan soal estetika jalan atau kenyamanan semata, tapi soal keselamatan publik. Ketika jalan berlubang dibiarkan, apalagi saat musim hujan, itu sama saja dengan membiarkan warga bertaruh nyawa setiap hari,” tegas Alfi, Rabu (28/1/2026).
Alfi menilai, alasan klasik seperti curah hujan tinggi maupun keterlambatan pasokan material tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki langkah antisipatif dan perencanaan matang, terutama di daerah dengan intensitas hujan tinggi seperti Bogor.
“Bogor bukan baru kemarin diguyur hujan. Jika setiap musim hujan jalan rusak dan selalu beralasan material atau tambang ditutup, berarti ada yang salah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran infrastruktur,” kritiknya.
Ia juga menyoroti praktik perbaikan jalan yang kerap bersifat tambal sulam dan tidak berkelanjutan. Pola tersebut dinilai hanya menghamburkan anggaran tanpa memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami menduga ada persoalan serius dalam kualitas pengerjaan proyek jalan. Jangan sampai anggaran habis, jalan rusak lagi, lalu rakyat kembali jadi korban. Ini harus diaudit secara terbuka,” ujar Alfi.
Kopma GPII Bogor mendesak Dinas PUPR Kota Bogor untuk segera turun ke lapangan, melakukan perbaikan menyeluruh dengan standar kualitas tinggi, serta membuka informasi secara transparan terkait penggunaan anggaran dan kendala teknis yang dihadapi.
Selain itu, Kopma GPII Bogor juga meminta Wali Kota Bogor untuk tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi memastikan langsung bahwa keselamatan warga benar-benar menjadi prioritas utama.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami tidak akan tinggal diam. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh,” pungkas Alfi. (*)
