Bogor – Polemik hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor yang kembali mengukuhkan KH Mukri Aji sebagai Ketua terus bergulir. Forum Pesantren Kabupaten Bogor menyatakan hasil Musda XI MUI yang digelar pada 7 September 2025 tanpa melibatkan ormas Islam, jelas cacat legitimasi.
Ketua Forum Pesantren Kabupaten Bogor, Abah Parhan—pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ikhsan Cisarua—menegaskan sikapnya senada dengan 11 ormas Islam lain yang tergabung dalam Forum Ormas Islam Kabupaten Bogor yang sebelumnya menandatangani maklumat penolakan.
“Benar, kami melihat umat, kebutuhan umat, dan urgensi bahwa kepentingan umat harus didahulukan. Mengenai legitimasi, seperti yang disampaikan ormas Islam lain yang menandatangani maklumat, seperti itulah sikap saya dan Forum Pesantren Kabupaten Bogor,” ujar Abah Parhan kepada wartawan di Cibinong, Kamis (18/9/2025).
Parhan menyayangkan, lembaga sebesar MUI yang semestinya menjadi perekat umat justru memunculkan polemik internal akibat keputusan Musda yang dinilainya dipaksakan.
“Sedih, dan saya kembali tegaskan bahwa seharusnya tidak perlu ada hal semacam ini karena nantinya umat yang akan jadi korban,” tegasnya.
Jika penolakan ini tetap diabaikan, Forum Pesantren memastikan akan terus seirama dengan langkah Forum Ormas Islam. “Ya, sikap kami tegak lurus dengan 10 ormas lain yang menandatangani maklumat pernyataan sikap ini,” imbuh Parhan.
Ia menilai jika hasil Musda terus dipaksakan, marwah MUI akan semakin tergerus. “Dampaknya adalah marwah MUI. Potensi pemimpin di Kabupaten Bogor itu banyak, tapi kenapa harus satu figur yang terus memimpin? Ada apa? Sehingga kami khawatir jika hal ini akan menggerus kepercayaan terhadap MUI itu sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh, Parhan menekankan faktor kesehatan KH Mukri Aji sebagai alasan utama penolakan. Meski secara personal tidak ada yang meragukan keilmuan, ketokohan, dan pengalaman KH Mukri Aji, namun kondisi fisik beliau dinilai akan menghambat kinerja maksimal.
“Gerakan kami ini justru muncul karena rasa sayang, peduli, dan takdzim kepada Kyai Mukri,” kata Parhan.
Ia menegaskan bahwa pesantren akan tetap berjalan dengan atau tanpa MUI, namun pesantren adalah bagian dari MUI karena ada ulama di dalamnya, dan MUI adalah rumah besar bersama.
“Akan lebih elok jika MUI sebagai rumah besar ini harus terbenahi dulu. Desakan perubahan dan pembaharuan kepengurusan adalah salah satu ikhtiar menjaga MUI tetap pada perannya sebagai pemersatu umat,” ucapnya.
Menurutnya, kekhawatiran terbesar adalah jika umat tidak lagi mendengar fatwa MUI. “Selama masih ada keraguan dari ulama lain dan aspirasi yang tidak terakomodir, MUI belum solid. Dampaknya umat bisa bingung,” katanya.
Menutup keterangannya, Abah Parhan mengajak masyarakat tetap tenang. “Saya menghimbau agar semua tenang dan percayakan perjuangan perubahan ini kepada kami. Insya Allah kami sedang dan akan menemukan jalan terbaik sebagai solusi. Kami butuh doa terbaik dari semua,” pungkasnya.
Saat ini, Forum Ormas Islam Kabupaten Bogor yang menolak hasil Musda XI juga sudah menemui MUI Jawa Barat. Pertemuan itu disebut berlangsung baik, bahkan pihak MUI Jabar memberikan atensi besar serta berjanji akan mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus MUI Kabupaten Bogor. Upaya konfirmasi melalui telepon juga belum mendapat jawaban. **
