Bogor,Jabarterkini – Setelah keluarnya Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk pasangan Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin, Partai Gerindra Kota Bogor segera mengambil langkah-langkah strategis baik internal maupun eksternal. Evaluasi dan restrukturisasi Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta ranting partai terus dilakukan, diikuti dengan komunikasi intensif dengan partai koalisi dan partai lain.
Hari ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bogor mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh pengurus DPC, anggota dewan terpilih, dan ketua sayap partai.
Dalam arahannya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Sopian SE, menyatakan bahwa hingga saat ini Kota Bogor termasuk salah satu daerah yang belum menentukan pasangan calon walikota dan wakil walikota, selain pasangan yang diusung oleh PKS. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2024 semakin membuka peluang dan perubahan komposisi pasangan bakal calon. Sejumlah nama sudah mulai disosialisasikan dan beredar di masyarakat, disertai dengan berbagai analisa serta simulasi pasangan calon.
**Susunan Tim Pemenangan Pilwalkot Partai Gerindra 2024:**
– Pembina: Sopian, SE
– Ketua: Wira Utama TL
– Sekretaris: Pepen Firdaus, S.Sos
– Komandan Lintas Partai: Iwan Kustiawan
– Komandan Aksi: Nasya KL
– Komandan Media: SM Mohan
– Liaison Officer KPU: Eti Kartini
Menjelang masa pendaftaran calon walikota Bogor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024 mendatang, Sopian SE menegaskan bahwa Partai Gerindra bersama partai koalisi akan melakukan pendaftaran dan deklarasi pasangan calon ke KPU.
“Untuk dukungan partai pengusung pasangan DR-JM, Gerindra masih membuka peluang,” ujar Sopian saat dikonfirmasi melalui telepon. “Silaturahmi dan penjajakan politik terus dilakukan untuk membangun Kota Bogor bersama-sama,” tambahnya.
Wira Utama TL menegaskan bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi DPP, Partai Gerindra Kota Bogor melalui struktur PAC, ranting, dan sayap partai akan berupaya memenangkan pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin.
Sopian tidak menutup kemungkinan adanya ‘kerjasama politik baru’ dengan partai yang ingin bergabung, namun tetap sesuai dengan arahan dan koordinasi DPP. Proses yang dilakukan akan mematuhi aturan partai mulai dari DPC, DPD, hingga DPP, untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Semua keputusan harus menghormati keputusan DPP.
Sopian SE juga menyebutkan bahwa dinamika politik di Kota Bogor saat ini cukup tinggi dengan banyak pergerakan dan pergeseran di tingkat atas pasca Keputusan MK 60/2024. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas yang tinggi dalam berkomunikasi di tingkat bawah,” tandasnya.[Sally]
