Jabarterkini.com, BOGOR – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.
Perwakilan Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) Nelson ST menilai, mekanisme perencanaan pembangunan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penganggaran.
“Hal tersebut, masih terdapat kekhawatiran terkait belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat dari tingkat desa dan kecamatan dalam proses Musrenbang,” katanya melalui keterangannya di Bogor, Kamis (9/4).
“Ada indikasi bahwa usulan masyarakat belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah,” sambung Nelson.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti potensi dominasi Pokok Pikiran (Pokir) legislatif dalam penganggaran daerah, yang dinilai perlu diawasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas.
“Isu lain yang menjadi perhatian adalah kondisi keuangan daerah, termasuk adanya sorotan publik terhadap dugaan kendala pembayaran pada sejumlah proyek tahun anggaran sebelumnya,” ujar Nelson.
Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada efektivitas perencanaan pembangunan ke depan apabila tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Di sisi lain, alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur juga menjadi perhatian, mengingat besarnya porsi anggaran yang dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan ketat untuk memastikan efisiensi dan tepat sasaran,” ucap Nelson.
Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengelolaankeuangan daerah di Kabupaten Bogor.
“Kami menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Diakhir, Nelson menegaskan, sebagai wilayah strategis penyangga ibu kota, Kabupaten Bogor diharapkan mampu menjadi contoh tata kelola pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
